MAKALAH ETIKA BISNIS
KONSEP ETIKA UTILITARIANISME DAN
MANFAATNYA DALAM BISNIS
Dosen : Widyatmini, SE, MM
Dosen : Widyatmini, SE, MM
Disusun Oleh:
Annisa Diantina (10216942)
Irqam Wibowo (13216595)
Michael Firdaus (14216395)
Nabila Bilqis (15216208)
Kelas : 3EA27
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2019
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2019
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih-Nya,
atas anugerah hidup dan kesehatan yang telah kami terima, serta petunjuk-Nya
sehingga kami diberikan kemampuan dan kemudahan dalam penyususnan Makalah Etika
Bisnis tentang Konsep Etika Utilitarianisme dan Manfaatnya dalam Bisnis ini.
Kami
menyadari bahwa makalah ini masih belum cukup baik, kami menyadari masih banyak
kekurangan yang terdapat dalam makalah ini. Kami juga menyadari bahwa kami
masih banyak mempunyai keterbatasan pengetahuan dalam materi, sehingga
menjadikan keterbatasan bagi kami pula untuk memberikan penjelasan yang lebih
dalam tentang masalah ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun
selalu kami harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini.
Akhir
kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan dan kesalahan.
Semoga makalah ini membawa manfaat bagi kita dan juga dapat menambah
pengetahuan kita agar dapat lebih luas lagi.
Bekasi,
2 April 2019
BAB
I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Utilitarianisme
adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam
menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar, untuk menentukan
bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian
besar konsumen atau masyarakat. dalam konsep ini dikenal juga “Deontologi” yang
berasal dari kata Yunani “deon” yang berarti kewajiban. Deontologi
adalah teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar baik buruknya
suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama
manusia, sebagaimana keinginan diri sendiri selalu berlaku baik pada diri
sendiri.
Menurut paham Utilitarianisme bisnis adalah etis, apabila
kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada
konsumen dan masyarakat. jadi kebijaksanaan atau tindakan bisnis yang baik
adalah kebijakan yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya
malah memberikan kerugian.
1.2
Rumusan
Masalah
1. Apa
itu kasus PT. Freeport?
2. Apa
itu kasus pewarna makanan?
3. Apa
itu kasus monopoli yang dilakukan PT. PLN?
4. Apa
itu kasus PT. Nabisco?
1.3 Tujuan Masalah
1. Untuk
mengetahui kasus PT. Freeport
2. Untuk
mengetahui kasus pewarna makanan
3. Untuk
mengetahui kasus monopoli yang dilakukan PT. PLN
4. Untuk
mengetahui kasus PT. Nabisco
BAB II
PEMBAHASAN
2.
CONTOH
KASUS
2.1. PT. Freeport
PT
Freeport Indonesia (PTFI) merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan
Copper & Gold Inc.. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi
terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah
dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Kami memasarkan
konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.
PT
Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional (MNC),yaitu
perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara
tetapi kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang.
Contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT. Freeport
Indonesia :
Ø Mogoknya
hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia (FI) tersebut disebabkan perbedaan
indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di
seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih
rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama.
Gaji sekarang per jam USD 1,5–USD 3. Padahal, bandingan gaji di negara lain
mencapai USD 15–USD 35 per jam. Sejauh ini, perundingannya masih menemui jalan
buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar
pertimbangannya.
Ø Biaya
CSR kepada sedikit rakyat Papua yang digembor-gemborkan itu pun tidak seberapa
karena tidak mencapai 1 persen keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua
membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta
punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi
tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai tujuh turunan. Selain
bertentangan dengan PP 76/2008 tentang Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport (Davis, G.F., et.al.,
2006).
Kestabilan
siklus operasional Freeport, diakui atau tidak, adalah barometer penting
kestabilan politik koloni Papua. Induksi ekonomi yang terjadi dari berputarnya
mesin anak korporasi raksasa Freeport-McMoran tersebut di kawasan Papua
memiliki magnitude luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kawasan, nasional,
bahkan global.
Sebagai
perusahaan berlabel MNC (multinational company) yang otomatis berkelas dunia,
apalagi umumnya korporasi berasal dari AS, pekerja adalah bagian dari aset
perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan. Sebab,
di situlah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan
membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara
pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak.
Pemerintah dalam hal ini pantas malu. Sebab, hadirnya MNC di Indonesia terbukti tidak memberikan teladan untuk menghindari perselisihan soal normatif yang sangat mendasar. Kebijakan dengan memberikan diskresi luar biasa kepada PT FI, privilege berlebihan, ternyata sia-sia.
Pemerintah dalam hal ini pantas malu. Sebab, hadirnya MNC di Indonesia terbukti tidak memberikan teladan untuk menghindari perselisihan soal normatif yang sangat mendasar. Kebijakan dengan memberikan diskresi luar biasa kepada PT FI, privilege berlebihan, ternyata sia-sia.
Berkali-kali
perjanjian kontrak karya dengan PT FI diperpanjang kendati bertentangan dengan
UU Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan sudah
diubah dengan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba. Alasan yang dikemukakan hanya
klasik, untuk menambah kocek negara. Padahal, tidak terbukti secara signifikan
sumbangan PT FI benar-benar untuk negara. Kalimat yang lebih tepat, sebetulnya,
sumbangan Freeport untuk negara Amerika, bukan Indonesia.
Justru
negara ini tampak dibodohi luar biasa karena PT FI berizin penambangan tembaga,
namun mendapat bahan mineral lain, seperti emas, perak, dan konon uranium.
Bahan-bahan itu dibawa langsung ke luar negeri dan tidak mengalami pengolahan
untuk meningkatkan value di Indonesia. Ironisnya, PT FI bahkan tidak listing di
bursa pasar modal Indonesia, apalagi Freeport-McMoran sebagai induknya.
Keuntungan
berlipat justru didapatkan oleh PT FI dengan hanya sedikit memberikan pajak
PNBP kepada Indonesia atau sekadar PPh badan dan pekerja lokal serta beberapa
tenaga kerja asing (TKA). Optimis penulis, karena PT FI memiliki pesawat dan
lapangan terbang sendiri, jumlah pasti TKA itu tidak akan bisa diketahui oleh
pihak imigrasi.
2.2.
Pewarna Makanan
Kasus
tentang Pewarna Pakaian yang digunakan pada makanan anak-anak. Sebagai contoh
di satu sekolah ada penjual jajanan anak-anak yang menjual agar-agar dan gulali
(harum manis) dan ternyata pewarna yang digunakan adalah pewarna pakaian dengan
merek KODOK bukan pewarna pasta makanan. Secara etis hal ini sangat tidaklah
beretika, karena akan merugikan orang lain namun dalam konsep utilitarinisme
hal ini akan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi penjualnya karena
dia mampu menggantikan pewarna yang mahal dengan pewarna yang murah.
Dengan demikian, kasus ini akan menyebabkan kerugian dan telah
mengesampingkan hak orang lain. Disinilah letak minus prinsip utilitarianisme
walaupun menguntungkan pada salah seorang penjual.
2.3. Monopoli PT. PLN
Kasus monopoli yang
dilakukan oleh PT. PLN
a.
Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi
listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi
dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power
Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron,
Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black
& Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak
lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap
ditentukan oleh PT. PLN sendiri.
b.
Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT.
PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah
termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini
diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan
Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi
bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN
berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah
karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan
Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta
Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk
pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara
Karang.
Dikarenakan
PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat
bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan
adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan
banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga
sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas.
Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan
investor menjadi enggan untuk berinvestasi.
2.4. PT. Nabisco
Dijilat,diputer,lalu dicelupin.
Itulah sepenggalan kata yang selalu masyarakat dengar dari salah satu
perusahaan biskuit ternama, Kraft Indonesia, Oreo, sekitar dua tahun yang
lampau.
Brand
image dengan yel-yel yang mudah dicerna seperti kasus di atas, sangat melekat
kepada anak-anak. Segmentasi PT.Nabisco pun tepat dalam mengeluarkan produk
biskiut coklat berlapiskan susu ini, yaitu anak-anak. Ada pepatah mengatakan
“tak ada satu pun orangtua yang tidak menyayangi anaknya”. Ini merupakan
ungkapan yang tepat bagi orangtua yang mempunyai anak-anak terlebih anak yang
masih berusia kecil. Kekhawatiran orangtua ini, menjadi membludak sebab
diisukannya biskuit oreo, yang merupakan biskuit favorit anak-anak, mengandung
bahan melamin.
Hal
ini cukup berlangsung lama di dunia perbisnisan, sehingga tingkat penjualan
menurun drastis. BPOM dan dinas kesehatan mengatakan bahwa oreo produksi luar
negri mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi karna berbahaya bagi
kesehatan maka harus ditarik dari peredarannya. Pembersihan nama oreo pun
sebagai biskuit berbahaya cukup menguras tenaga bagi public relation PT.
Nabisco.
Kutipan
BPOM, “Yang ditarik BPOM hanya produk yang berasal dari luar negeri dan
bukan produksi dalam negeri. Untuk membedakannya lihat kode di kemasan
produk tersebut.Kode MD = produksi dalam negeri,aman dikonsumsi.Sedangkan ML =
produksi luar negeri.”Gonjang-ganjing susu yang mengandung melamin akhirnya
merembet juga ke Indonesia. BPOM telah mengeluarkan pelarangan terhadap
peredaran 28 produk yang dicurigai menggunakan bahan baku susu bermelamin dari
Cina, diantaranya yang akrab di telinga kita antara lain : Oreo sandwich
cokelat/wafer stick dan M & M’s.
Selain
Oreo dan M & M’s ada beberapa produk yang diduga mengandung bahan susu dari
Cina seperti es krim Indo Meiji,susu Dutch Lady dll. Seperti di ketahui heboh
susu dan produk turunannya yang mengandung formalin telah mengguncang Cina
karena telah merenggut nyawa 4 bayi dan menyebabkan sekitar 6244 bayi terkena
penyakit ginjal akut.
Dari kasus diatas terlihat bahwa
perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran
perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan
biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan
ongkos produksi yang minimal. Mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan
membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya . dalam kasus Oreo sengaja
menambahkan zat melamin padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat
tersebut dapat menimbulkan kanker hati dan lambung.
PT Nabisco tetap meluncurkan produk
mereka walaupun produk Oreo tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang
berlaku bagi barang tersebut.Seharusnya, produk Oreo tersebut sudah ditarik
dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka
tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya.
Nabisco sudah melakukan perbuatan
yang sangat merugikan dengan memasukkan zat berbahaya pada produk mereka yang
berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber
mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan
berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan
penarikan produk tersebut seperti tidak di lakukan secara sungguh –sungguh
karena produk tersebut masih ada dipasaran.
Pelanggaran Prinsip Etika Bisnis
yang dilakukan oleh PT. Nabisco yaitu Prinsip Kejujuran dimana perusahaan tidak
memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada
produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan perusahaan juga tidak
memberi tahu.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Dari
pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia
telah melanggar etika bisnis dimana, upah yang dibayar kepada para pekerja
dianggap tidak layak dan juga telah melanggar UU Nomor
11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang
sudah diubah dengan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba. Karena PT FI
berizin penambangan tembaga, namun mendapat bahan mineral lain, seperti emas,
perak, dan konon uranium. Selain bertentangan dengan PP 76/2008 tentang Kewajiban
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap
Freeport (Davis, G.F., et.al., 2006).
Dari wacana diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan
Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan
kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
3.2.
Saran
Untuk
memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya
Pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang
listrik. Akan tetapi Pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan
bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan
masyarakat. Atau Pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT. PLN saat ini,
sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan
masyarakat banyak sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.
Sebaiknya
pemerintah Indonesia, dalam hal ini khususnya menteri ESDM, melakukan
renegosiasi ulang terhadap PT FI. Karena begitu banyak SDA yang ada di Papua
,tetapi masyarakat papua khususnya dan Negara Indonesia tidak menikmati hasil
dari kekayaan alam yang ada di papua. Justru Amerika lah yang mendapat untung
dari kekayaan alam yang ada di papua. Atau kalau tidak dapat di negosiasi ulang
dan hak para pekerja tidak terpenuhi, lebih baik pemerintah menasionalisasi PT
FI supaya masyarakat papua khususnya dan Indonesia dapat menikmati SDA yang ada
di bumi Indonesia.
DAFTAR
PUSTAKA