Tugas Softskill Ekonomi Koperasi

NAMA       : ANNISA DIANTINA

KELAS      : 3EA27

NPM           : 10216942

TUGAS MINGGU KEEMPAT

PENULISAN

EKONOMI KOPERASI

“BENTUK ORGANISASI DAN HIRARKI TANGGGUNG JAWAB”

 

Bentuk Organisasi

Menurut Hanel :

• Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

• Sub sistem koperasi :

• individu (pemilik dan konsumen akhir)
• Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier)
• Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

Menurut Ropke :

• Identifikasi Ciri Khusus

• Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
• Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
• Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
• Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.

Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus.

Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi.

Tugas Softskill Ekonomi Koperasi

NAMA       : ANNISA DIANTINA

KELAS      : 3EA27

NPM           : 10216942

TUGAS MINGGU KETIGA

PENULISAN

EKONOMI KOPERASI

“DASAR HUKUM, TATA CARA DAN STRUKTUR KOPERASI”

Dasar hukum koperasi adalah  UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selanjutnya di dalam penjelasan dikemukakan antara lain bahwa kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang  seorang, yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dalam hubungan ini koperasi sangat penting guna menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat dalam  rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Koperasi sebagai suatu institusi ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia maka keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh undang - undang. Untuk itu kita harus ikut serta dalam membangun perekonomian  Indonesia yang berlandaskan azas kekeluargaan dalam wadah koperasi.

Koperasi di Indonesia memiliki dasar hokum yang diatur oleh Undang-Undang. Ada beberapa pasal yang mengatur perihal koperasi yaitu :

a.       Undang-undang No. 25 Tahun

b.      Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994

c.       Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995

d.      Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998

Untuk mendirikan koperasi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi atau dilengkapi seperti yang disebutkan di bab pembahasan berikut dengan tata cara mendirikan koperasi.

Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola.

Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudian mendapat modal, dan kebutuhan kemudahan lainnya. Berkaitan dengan itu, adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, dan koperasi primer.