EKONOMI KOPERASI
DASAR HUKUM, TATA CARA DAN STRUKTUR KOPERASI
MINGGU KETIGA
Dosen : Tedy Ardiansyah SE,AS,MM
Disusun Oleh :
Nama :
Annisa Diantina
Kelas :
3EA27
NPM : 10216942
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2018
Kata Pengantar
Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu
wata’ala, karena berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan makalah yang
berjudul Dasar Hukum, tata cara dan struktur koperasi. Makalah ini diajukan guna memenuhi
tugas mata kuliah softskill Ekonomi Koperasi.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya makalah ini.
Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat
dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi
kita semua.
Bekasi, 31
Oktober 2018
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dasar hokum koperasi adalah UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Selanjutnya di dalam penjelasan dikemukakan antara lain bahwa kemakmuran
rakyatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, yang sesuai dengan itu adalah
koperasi. Dalam hubungan ini koperasi sangat penting guna menumbuh kembangkan
potensi ekonomi rakyat dalam rangka
mewujudkan kehidupan yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.
Koperasi sebagai suatu institusi
ekonomi diharapkan dapat berperan
sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus
sebagai soko guru
perekonomian bangsa Indonesia maka keberadaan dan
eksistensinya dijamin oleh undang - undang. Untuk itu kita harus ikut serta
dalam membangun perekonomian Indonesia
yang berlandaskan azas kekeluargaan dalam wadah koperasi.
1.2 Rumusan Masalah
1.
Apa
dasar hukum koperasi di Indonesia ?
2.
Apa saja persyaratan yang dibutuhkan saat
mendirikan koperasi?
3.
Bagaimana tata cara mendirikan koperasi?
4.
Apa saja struktur intern dan ekstern
koperasi?
1.3
Tujuan Masalah
1.
Apa
dasar hukum koperasi di Indonesia ?
2.
Apa saja persyaratan yang dibutuhkan saat
mendirikan koperasi?
3.
Bagaimana tata cara mendirikan koperasi?
4.
Apa saja struktur intern dan ekstern
koperasi?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Dasar Hukum Koperasi
- Undang-undang No. 25 Tahun
Undang-undang No. 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang undang ini menegaskan bahwa pembinaan
koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum
koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut
dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian
pemerintah bukan untuk mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun
hanya mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.
Undang undang ini di susun dengan maksud
untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen,
kedudukan serta pemodalan dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan
koperasi sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan.
Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat
melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif . Untuk mendapatkan status
badan hukum koperasi harus memperoleh akta pendirian yang sudah mendapatkan
pengesahan dari pemerintah yang selanjutnya koperasi bertindak secara mandiri
dan melakukan tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya.
Perubahan anggaran dasar
koperasi juga memerlukan pengesahan pemerintah yang menyangkut perubahan bidang
usaha, penggabungan atau pembagian koperasi merupakan perubahan yang sangat
mendasar. Perubahan cukup dilaporkan kepada pemerintah dan diumumkan dalam
media massa setempat
2. Peraturan Pemerintah No. 17
tahun 1994
Peraturan Pemerintah No. 17
tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Pembubaran koperasi
dilakukan apabila kegiatan koperasi dirasa membahayakan atau menghambat sistem
koperasi misalnya kelangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi
meskipun sudah diberikan bantuan sekalipun atau tidak berjalan sesuai dengan
undang-undang atau anggaran dasar koperasi maka koperasi seperti ini sebaiknya
di bubarkan. Pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang
berwenang dengan segala jenis pertimbangan
3. Peraturan Pemerintah No. 9
tahun 1995
Peraturan Pemerintah No. 9
tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan
simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk
meningkatkan modal usaha mereka. Maka dari itu dalam peraturan pemerintah ini
dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh
koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh.
Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana
modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dan anggota yang bersangkutan.
4. Peraturan Pemerintah No. 33
tahun 1998
Peraturan Pemerintah No. 33
tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Peraturan pemerintah ini
mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal penyertaan, hak dan
kewjiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan,
pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal
penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha.
Pelaksanaan modal penyertaan perlu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah
untuk mempertegas kedudukan modal penyertaan dan memberikan kepastian hukum
bagi pemodal dan koperasi.
Sebagai bagian dari koperasi modal penyertaan
yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemodal dan koperasi hal ini
tidak terlepas dari pembinaan menteri. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan
dan pengembangan koperasi, maka dari itu peraturan pemerintah ini juga mengatur
koperasi yang penyelanggaraan usahanya dibiayai oleh modal penyertaan untuk
melaporkan secara berkala kepada menteri yang bersangkutan
Seperti yang sudah penulis jelaskan koperasi
membutuhkan dasar hukum agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara
tertib dan tidak menyalahi aturan. Dengan adanya koperasi juga mendorong
masyarakat untuk mandiri dalam memperbaiki taraf kehidupannya. Koperasi juga
sangat di butuhkan bagi bangsa Indonesia untuk menggerakkan perekonomian bangsa
, hal ini juga dikarenakan prinsip koperasi sangat sesuai dengan kebutuhan
bangsa Indonseia. Sifat koperasi yang tidak memaksa dan terbuka sehingga
memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam koperasi, terutama dalam hal simpan
pinjam dan peminjaman dana untuk modal usaha. Hal ini dikarenakan koperasi
tidak perlu menggunakan jaminan serta tidak mengambil bunga yang terlalu tinggi
yang kemungkinan dapat membebankan masyarakat.
2.2 Syarat Mendirikan Koperasi
· Umum
a.
Dua rangkap
Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK).
b.
Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi.
c.
Daftar hadir
rapat pendirian koperasi
d.
Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan
daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi).
e.
Kuasa
pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.
f.
Surat Bukti
tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan
simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri.
g.
Rencana
kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja
dan Pendapatan Koperasi.
h.
Daftar
susunan pengurus dan pengawas.
i.
Daftar
Sarana Kerja Koperasi
j.
Surat pernyataan
tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
k.
Struktur
Organisasi Koperasi.
l.
Surat
Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
m.
Dokumen lain
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
·
Tambahan Persyaratan
Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Simpan Pinjam (USP)
a. Surat bukti penyetoran modal sendiri
pada awal pendirian, berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri
Negara Koperasi dan UKM;
b. Rencana Kerja paling sedikit 3
(tiga) tahun;
c. Kelengkapan administrasi organisasi
& pembukuan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan
koperasinya;
d. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas
e. Surat Perjanjian kerja antara
Pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi
f. Nama dan riwayat hidup calon
pengelola yang dilengkapi dengan:
g. Bukti telah mengikuti
pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi.
h. Surat keterangan berkelakuan baik
i.
Surat
pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan
pengurus dan pengawas
j.
Surat
Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja purna waktu.
k. Permohonan ijin menyelenggarakan
usaha simpan pinjam
l.
Surat
Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh
pejabat yang berwenang
m. Struktur Organisasi Usaha Unit
Simpan Pinjam (USP)
·
Tambahan
Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Jasa Keuangan
Syariah (UJKS)
a.
Surat bukti
penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, atas nama Menteri Negara Koperasi
dan UKM cq. Ketua Koperasi
b.
Rencana
kerja sekurang-kurangnya satu tahun
c.
Kelengkapan
administrasi organisasi & pembukuan
d.
Keterangan
pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik
lembaga keuangan syariah
e.
Nama dan
riwayat hidup pengurus dan pengawas
f.
Nama Ahli
syariah/Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi/sertifikat dari Dewan
Syariah Nasional MUI.
g.
Nama dan
Riwayat Hidup Calon Pengelola yang dilengkapi dengan:
h.
Bukti telah
mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.
i.
Surat
keterangan berkelakuan baik
j.
Surat
pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan
pengurus dan pengawas
k.
Surat
perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola Manajer/Direksi
l.
Struktur
Organisasi Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (USP)
2.3 Tata Cara Pembentukan Koperasi
A.
TAHAP
PERTAMA
PENYULUHAN
PERKOPERASIAN
- Pengertian Perkoperasian, manfaat dan Usaha koperasi.
- Hak dan Kewajiban Pengurus, Pengawas dan Anggota.
- Tugas dan kewajiban pendiri, anggota dan pengurus sebelum dan sesudah Koperasi Berbadan Hukum.
- Tatacara persiapan Rapat Pembentukan Koperasi.
- Inventarisasi calon anggota Koperasi yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi yang sama.
B.
TAHAP
KEDUA
RAPAT
PEMBENTUKAN KOPERASI
- Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang untuk Koperasi Primer dan 3 Koperasi untuk Koperasi Sekunder.
- Dipimpin oleh pendiri atau kuasa pendiri.
- Pendiri wajib mengundang Pejabat dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan petunjuk seperlunya.
- yang dibahas dalam rapat : (a) Keanggotaan (b) Usaha (c) Permodalan (d) Kepengurusan (e) Anggararan Dasar (f) Pengawas (g) Hal Lainya.
- Membuatan berita acara rapat Pembentukan.
- Akta Pendirian/Angaran Dasar dibuat oleh Notaris yang ditunjuk.
C.
TAHAP
KETIGA
PENGELOLAAN
PRA KOPERASI
- Koperasi yang belum berbadan Hukum disebut Pra Koperasi.
- Pengelolaan Pra Koperasi dimaksudkan untuk memantapkan aspek kelembagaan, Administrasi organisasi dan akutansi Koperasi peningkatan kinerja usaha dan aspek permodalan.
- Pengelolaan Pra Koperasi diharapkan dalam waktu 3-6 bulan.
D.
TAHAP
KEEMPAT
PENGAJUAN
PERMOHONAN BADAN HUKUM
- Para Pendiri atau Kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi sesuai persyaratan yang ditentukan kepada Dinas operasi dan UMKM setempat.
- Bagi Koperasi yang beranggotakan/berdomisili di satu Kab/Kota maka pengjuan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi pada Dinas/Kantor Koperasi dan Kab/Kota setepat.
- Bagi koperasi yang beranggotakan/berdomisili lebih dari satu Kab/Kota/Lintas Kabupaten/Kota maka pengajuan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi pada Dinas koperasi dan UKM Provinsi Bali.
- Bagi Koperasi yang beranggotakan/berdomisili lebih dari satu Provinsi/Lintas Provinsi maka pengajuan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi pada Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.
E.
TAHAP
KELIMA
VERIFIKASI/PENINJAUAN
Peninjauan
kelokasi Koperasi yang mengajukan permohonan Badan Hukum bertujuan untuk
mengetahui :
- Kelayakan Usaha Koperasi.
- Keberadaan tempat usaha dan status kepemilikanya.
- Pelaksanaan tugas pengurus dan pengawas.
- Kelengkapan Administrasi Keuangan dan Permodalan.
- Perkembangan keanggotaan dan usaha.
- Kelengkapan Administrasi organisasi Koperasi.
- Potensi pengembangan usaha Koperasi.
F.
TAHAP
KEENAM
PENYERAHAN
AKTA PENDIRIAN/BADAN HUKUM KOPERASI
- Pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi oleh Gubernur/Bupati/Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan tehitung sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
- Penyerahan akta pendirian/badan hukum dilaksanakan oleh Pejabat/Petugas dihadapan pengurus, pengawas dan anggota Koperasi agar bisa diberikan penjelasan seperlunya.
KELENGKAPAN
PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN / BADAN HUKUM KOPERASI.
- KELENGKAPAN POKOK
1.
Surat Permohonan pendiri ( asli
bermaterai Rp. 6.000,- )
2.
Akta Pendirian dan anggaran dasar
rangkap 3 ( tga ) ( asli bermaterai Rp. 6.000,- ) yang dibuat Notaris.
3.
Berita acara rapat pembentukan.
4.
Suratbukti penyetoran modal
sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok :
a. Untuk USP. Koperasi Primer minimal Rp. 15.000.000,-
b. Untuk KSP. Primer minimal Rp. 15.000.000,-
c. Untuk KSP. Sekunder minimal Rp. 50.000.000,-
d. Untuk USP, Sekunder minimal Rp. 50.000.000,-
5.
Rencana awal kegiatan usaha Koperasi
( bagi USP/KSP rencana 3 tahun dan RAPBK .
6.
Surat kuasa mengurus badan hukum (
asli bermaterai Rp. 6.000,- )
2.
KELENGKAPAN
TAMBAHAN
1.
Daftar hadir rapat pembentukan
Koperasi.
2.
Neraca awal dan Neraca terakhir.
3.
Susunan Pengurus dan Pengawas.
4.
Daftar riwayat hidup khusus
pengelola KSP dan USP.
5.
Daftar sarana kerja.
6.
Daftar Buku administrasi oraganisasi
dan usaha.
7.
Suratperjanjian surat kerja antara
pengurus Koperasi dengan Pengelola/Menager/Direksi ( USP )
8.
Daftar riwayat hidup pengurus serta
dibubuhi pas foto yang bersangkutan.
9.
foto kopy KTP. Pengurus dan anggota.
10.
Daftar nama pendiri Koperasi.
11.
Hasil peninjauan langsung oleh
pejabat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( setelah
pemohonan masuk ).
2.4
Struktur Intern dan Ekstern Organisasi Koperasi
Pengorganisasian menghasilkan suatu pola tugas dan
tanggung jawab yang terdiri atas unit-unit yang terintegrasi melalui hubungan
antar bagian koperasi. Hasil pengorganisasian adalah terjadinya kerja sama
antarindividu, antarkelompok, atau antarbagian. Struktur organisasi koperasi
dapat dibentuk dari segi internal dan eksternal organisasi.
Struktur
Internal organisasi koperasi
Struktur internal organisasi koperasi melibatkan
perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi
koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Di anatara
rapat anggota, penggurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung
jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung
jawab terhadap rapat anggota, tanpa memberikan perintah pada pengakat
organisasi lainnya:
v
Anggota :
setiap orang yang terdaftar sebagai peserta pemilik koperasi sesuai dengan
persyaratan dalam anggaran dasar.
v
Rapat
Anggota : pemegang kekuasan tertinggi dalam organisasi koperasi.
v
Pengurus :
melaksanakan keputusan keputusan yang ditetapkan oleh rapat anggota untuk
menggerakkan roda organisasi dalam merealisasikan tujuan yang ditetapkan.
v
Pengawas :
bertugas melaksanakan pengawasan atas pekerjaan pengawasannya.
v
Pengelola :
pelaksana harian kegiatan koperasi yang diangkat oleh pengurus koperasi atas
persetujuan rapat anggota.
Struktur
eksternal organisasi koperasi
Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan
dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu.
Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudian mendapat
modal, dan kebutuhan kemudahan lainnya. Berkaitan dengan itu, adanya koperasi
induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, dan koperasi primer. Bagan struktur
eksternal organisasi koperasi dapat dilihat pada berikut.
v Koperasi induk : gabungan dari
paling sedikit 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota Negara.
v Koperasi gabungan : gabungan dari
paling sedikit 3 koperasi pusat dan berkedudukan di ibukota provinsi.
v Koperasi pusat : gabungan dari
paling sedikit 4 koperasi primer dan berkedudukan di ibokota kabupaten.
v Koperasi primer : koperasi yang
merupakan perkumpulan dari paling sedikit 20 orang yang bergabung dengan tujuan
yang sama.
PENUTUP
v Kesimpulan
Koperasi di Indonesia memiliki dasar
hokum yang diatur oleh Undang-Undang. Ada beberapa pasal yang mengatur perihal
koperasi yaitu :
a.
Undang-undang No. 25 Tahun
b.
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994
c.
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995
d.
Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998
Untuk mendirikan koperasi, ada
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi atau dilengkapi seperti yang
disebutkan di bab pembahasan berikut dengan tata cara mendirikan koperasi.
Struktur
internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi
itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus,
pengawas, dan pengelola.
Struktur
eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi
sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk
pembinaan, pelatihan, kemudian mendapat modal, dan kebutuhan kemudahan lainnya.
Berkaitan dengan itu, adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat,
dan koperasi primer.
DAFTAR
PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar