EKONOMI KOPERASI
JENIS DAN BENTUK KOPERASI
MINGGU KE SEMBILAN
Dosen : Tedy Ardiansyah SE,AS,MM
Disusun Oleh :
Nama :
Annisa Diantina
Kelas : 3EA27
NPM : 10216942
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2018
Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu
wata’ala, karena berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan makalah yang
berjudul Dasar Hukum Pembentukan koperasi. Makalah ini diajukan guna memenuhi
tugas mata kuliah softskill Ekonomi Koperasi.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya makalah ini.
Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat
dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi
kita semua.
Bekasi, Januari 2019
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Koperasi adalah sebuah bangun perusahaan dalam
khazanah ilmu ekonomi modern disamping Perseroan terbatas atau PT, Perseroan
Komanditer atau CV, dan Firma. Dibanding yang lainnya, koperasi memiliki ciri
khas yang membuatnya spesial, terutama bagi bangsa Indonesia. Hal ini tidak
lain ialah karena koperasi merupakan sebuah bentuk badan hukum perusahaan yang
dianggap sebagai bentuk yang sesuai dengan perekonomian yang hendak dibangun di
Indonesia
Tujuan
pendirian koperasi dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 (Pasal 3) adalah untuk
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945. Namun pada saat ini, ada begitu banyak koperasi yang sudah tidak
aktif lagi walaupun masih ada sebagian koperasi yang aktif dan terus memberikan
kontribusinya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota
koperasi.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
JENIS-JENIS KOPERASI
· Menurut (PP No. 60 / 1959)
a) Koperasi Desa
b) Koperasi Pertanian
c) Koperasi Peternakan
d) Koperasi Industri
e) Koperasi Simpan Pinjam
f) Koperasi Perikanan
g) Koperasi Konsumsi
· Menurut Teori Klasik
Menurut
Teori Klasik terdapat 3 jenis Koperasi:
A.
Koperasi pemakaian(Koperasi Konsumsi)
Koperasi ini didirikan untuk
memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang
kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain,
karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.
B.
Koperasi penghasil atau Koperasi produksi
Koperasi produksi beranggotakan
orang orang yang melakukan kegiatan produksi (produsen). Tujuannya adalah
memberikan keuntungan yang sebesar besarnya bagi anggotanya dengan cara menekan
biaya produksi serendah rendahnya dan menjual produk dengan harga setinggi
tingginya. Untuk itu, pelayanan koperasi yang dapat digunakan oleh anggota
adalah Pengadaan bahan baku dan Pemasaran produk anggotanya.
C.
Koperasi Simpan Pinjam
Yaitu
koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan
melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan
jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam
ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat
dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”
Koperasi
di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip
koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.
Prinsip
koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia
internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai
SHU (Sisa Hasil Usaha).
Ketentuan Penjenisan Koperasi Sesuai
Undang – Undang No. 12 /1967 tentang Pokok - pokok Perkoperasian (pasal 17)
1.
Penjenisan Koperasi didasarkan pada
kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang
homogen karena kesamaan aktivitas /kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan
bersama anggota-anggotanya.
2.
Untuk maksud efisiensi dan
ketertiban, guna kepetingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah
kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat.
C. BENTUK KOPERASI
· Menurut (PP No. 60 / 1959)
a.
Koperasi Primer
Koperasi Primer adalah koperasi yang
didirikan dan beranggotakan beberapa orang, minimum 25 orang anggota
b.
Koperasi Pusat
Koperasi
Pusat adalah koperasi yang dibentuk oleh sekurang - kurangnya lima koperasi primer yang telah berbentuk badan
hukum
c.
Koperasi Gabungan
Koperasi Gabungan adalah koperasi yang
sekurang-kurangnya didirikan dan beranggotakan
limakoperasi primer yang telah berbentuk badan hukum.
d.
Koperasi Induk
Koperasi Induk adalah koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi gabungan yang telah berbadan
hukum Dalam hal ini, bentuk koperasi masih
dikaitkan dengan pembagian wilayah administrasi. Bentuk Koperasi yang Disesuaikan dengan Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Sesuai PP 60 Tahun
1959).
Menurut Wilayah Administrasi Pemerintahan
Bentuk
Koperasi Sesuai Wilayah Administrasi Pemerintah :
·
Di tiap Desa ditumbuhkan Koperasi Desa
·
Di tiap Daerah tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi
·
Di tiap Daerah tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi
·
Di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi
Koperasi Primer dan Sekunder
Koperasi Primer
Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang. Koperasi
a. Koperasi Karyawan
b. Koperasi Pegawai Negeri
c. KUD
Koperasi Sekunder
Koperasi Sekunder
merupakan koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi. Koperasi
sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi.
PENUTUP
KESIMPULAN
Koperasi
di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip
koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.
Prinsip
koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia
internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai
SHU (Sisa Hasil Usaha).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar